SebutkanContoh Penerapan Norma Di Lingkungan Negara. Contoh dari norma agama dalam kehidupan masyarakat, antara lain; Oleh dosenppkn diposting pada 27 januari 2022. Norma adalah suatu kesepakatan dalam bentuk aturan untuk membatasi perilaku masyarakat. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lainnya wajib mengikuti
Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah opsi B. Berikut merupakan penjelasannya Poin soal menanyakan contoh dari sikap inklusif pada masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut harus dipersatukan dengan perilaku inklusif sehingga dapat terwujud kehidupan yang harmonis. Perilaku inklusif merupakan perilaku yang menerima sekaligus menghargai perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa menerima dan mengakui kehadiran individu yang berbeda latar belakang sosial merupakan implementasi dari perilaku inklusif. Jadi, jawaban yang tepat adalah B.
TahunIni, Dinas Temukan Kasus Bullying Pada Perempuan dan Anak di Wonogiri Rinciannya, 10 kasus seksual, dua kasus penelantaran, satu kasus bullying dan satu kasus kekerasan fisik Remaja Wanita di Mamasa Diperkosa Ayah, Kakak, dan Sepupu dari SD hingga SMP Bentuk dari perilaku bullying yang sering terjadi dalam bentuk mengejek (verbal) dan
Istilah inklusif dan eksklusif berkaitan dengan dunia pendidikan. Kata inklusif merujuk pada penggambaran masyarakat yang terbuka pada keberagaman budaya. Inklusif menjelaskan keterbukaan masyarakat pada toleransi, menerima, dan berinteraksi dengan budaya lain. Selain kata inklusif, ada juga kata eksklusif. Mengutip dari eksklusif kebalikan dari inklusif. Pengertian eksklusif yaitu sekelompok masyarakat yang membatasi, memisahkan, hingga menutup diri dari luar. Kelompok eksklusif ini membatasi diri pada kelompok lain. Pengertian Inklusif Definisi inklusif menurut KBBI adalah termasuk atau terhitung. Kata inklusif berasal dari bahasa Inggris yaitu "inclusion", yang artinya mengajak masuk atau mengikutsertakan. Sedangkan kata eksklusif berasal dari "exclusion", yang artinya mengeluarkan atau memisahkan. Inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka. Berdasarkan buku Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar, inklusif bertujuan untuk mengajak dan ikut serta semua orang yang memiliki latar belakang berbeda. Sikap inklusif bermanfaat untuk menerapkan dan memahami masalah. Inklusif ini bertujuan untuk mengajak dan ikut serta dalam lingkungan. Kelompok masyarakat inklusif akan terbuka dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh sikap inklusif di lingkungan yaitu sikap hormat pada lebih tua dan menghargai ke yang lebih muda. Pada dasarnya sikap inklusif membantu menjaga hubungan antar manusia. Sikap ini perlu diterapkan untuk memahami perbedaan etnis, budaya, latar belakang, status, hingga karakteristik. Menurut Marriam menjelaskan tujuan pendidikan inklusif, yaitu mengurangi kekhawatiran, membangun, loyalitas dalam persahabatan, sikap membangun, dan menghargai. Manfaat Inklusif Dapat membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan Mengurangi sikap diskriminatif atau membeda-bedakan Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk pendidikan anak sekolah Perencanaan dan monitoring mutu pendidikan Mengetahui hambatan yang berkaitan dengan sosial dan masalah Sikap menghargai perbedaan budaya dan tradisi yang dianut Dapat menghargai diri sendiri dan orang lain Sadar bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama Mengembangkan masyarakat yang memiliki pikiran terbuka dan cerdas Mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih dekat antar sesama Mengembangkan produktivitas untuk membangun kehidupan yang lebih baik Contoh Sikap Inklusif Membantu menyeberangkan lansia di jalan Memberi tempat duduk prioritas untuk ibu hamil dan lansia Tidak menganggu anak kecil Menghormati orang yang lebih tua Membantu orang yang kesusahan Melakukan gotong royong bersih desa Membantu tetangga membetulkan jalanan rusak Melapor pada pihak berwajib jika ada fasilitas rusak Berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan Bersikap ramah pada semua orang Menghargai orang yang berbeda dari segi etnis, agama, dan budaya Tidak menganggu anak kecil Tujuan Pendidikan Inklusif Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 1 berbunyi 'bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang merata dan berpengaruh pada pengembangan pendidikan'. Pendidikan inklusif penting untuk menekan sikap anti diskriminasi, perjuangan hak dan kewajiban, serta kualitas pendidikan. Anak-anak berhak mendapatkan perkembangan dan kemajuan pendidikan. Menurut UNESCO, pendidikan inklusif penting untuk proses penerimaan, respon keberagaman, dan kebutuhan semua siswa. Sehingga siswa dapat memahami dan ikut berpartisipasi dalam belajar, budaya, dan komunikasi. Berikut tujuan pendidikan inklusif Membantu meningkatkan kepedulian dan kebutuhan belajar siswa Guru dan siswa nyaman dengan keberagaman Memberi kesempatan kepada peserta didik, untuk mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dan kualitas Adanya keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan saling menghargai di sekolah
Contohsikap dan perilaku jujur di lingkungan sekolah 1. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat masuk kelas 2. Membayar jumlah uang sesuai dengan yang dibeli saat jajan 3. Mengembalikan kelebihan uang kembalian saat jajan 4. Menepati janji dengan teman 5. Tidak mencontek saat ulangan 6. Mengembalikan uang yang ditemukan di kelas kepada pemiliknya 7.
A educação inclusiva é uma proposta que procura trazer às escolas regulares alunos especiais. Nesse sentido, é dever da escola transformar e adequar o ambiente aos alunos que possuem qualquer tipo de atendimento especializado, com o objetivo de desenvolver estes alunos completamente. Para isso, é necessário conhecer o contexto de desafios que essa nova proposta educacional tem enfrentado e assim pensar junto aos colabores da escola práticas inclusivas que sanem os problemas e alcancem uma educação, de fato, inclusiva. Pensando nisso, separamos 6 práticas inclusivas para que você consiga acolher alunos especiais em sua escola, fazendo com que eles, realmente, se desenvolvam inteiramente em contato com outros estudantes. Vamos lá? Quais os pilares que sustentam a educação inclusiva? Antes de te contarmos melhor sobre quais práticas inclusivas você pode adotar em sua escola, vamos te mostrar quais os pilares que sustentam a educação inclusiva. Pois bem, a educação inclusiva pauta-se em 5 pilares. Conheça-os agora Toda pessoa tem o direito de acesso à educação Toda pessoa aprende O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos A educação inclusiva diz respeito a todos Além disso, a educação inclusiva abrange três grupos de estudantes. São eles alunos com deficiência; alunos com transtornos globais de desenvolvimento ou transtorno do espectro autista; alunos com altas habilidades ou superdotação Na teoria a educação inclusiva funciona muito bem, porém, na prática ela encontra desafios para alcançar seu êxito. E é por isso que vamos te contar a seguir 6 práticas inclusivas para superar os desafios e fazer com alunos que possuam algum tipo de limitação consigam se desenvolver completamente. Separamos para você 6 práticas inclusivas para aplicá-las em sua escola. Acompanhe! 1. A educação inclusiva deve fazer parte do dia a dia escolar A educação inclusiva deve fazer parte do dia a dia escolar. Essa é a primeira prática que você deve aplicar em sua escola. A educação inclusiva deixou de ser uma prática paralela há algum tempo, mas ainda hoje enfrenta desafios para ser implementada nas instituições de ensino do país. Isso acontece porque o assunto ainda se apresenta como um tabu social, o que deve ser desmistificado. É necessário que toda a comunidade esteja engajada em alcançar e implantar a educação inclusiva no seio escolar. E para isso, não se pode, nem se deve medir esforços. O diálogo é a chave central, já que como a implementação de uma educação inclusiva ainda é algo novo. Todos diretores e diretoras, coordenadores e coordenadoras, professores e professoras e estudantes devem participar de reuniões sobre o assunto e se inteirar sobre o seu papel dentro dessa nova lógica educacional. 2. Dentro da sala de aula respeite os diferentes ritmos de aprendizado O educador e a educadora serão os mediadores de uma prática inclusiva em sala de aula. É esse profissional que deverá orientar e guiar os alunos, sejam eles especiais ou não, pelo caminho do conhecimento. E para que isso seja alcançado, os professores e professoras deverão saber respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. Isso significa, na prática, pegar a mão dos alunos e com muita paciência, baseados em estratégias pedagógicas, e ainda com muito cuidado ensinar aquilo que alguns dos alunos não conseguiram dominar na primeira explicação. Em uma sala de aula inclusiva, os conteúdos das aulas são considerados objetos de aprendizagem. À cada um dos alunos cabe atribuir, significar e construir conhecimentos de maneira autônoma, como prega a BNCC. Aos professores cabe mediar o caminho entre os objetos de aprendizagem e o desenvolvimento do conhecimento autônomo. O professor não estará para sempre ao lado dos alunos, portanto, é seu dever entender que cada um se desenvolve em seu ritmo, sem se esquecer de trabalhar a independência de todos os alunos, inclusive os que possuem algum tipo de limitação. O educador, então, deve passar ao estudante toda a confiança que ele precisa para se sentir capaz de resolver qualquer problema ou questão. É através desse caminho que será possível ao educador compartilhar, confrontar e resolver conflitos cognitivos dentro da sala de aula inclusiva. 3. Capacite os educadores e coordenadores de sua escola Uma outra prática inclusiva que deve ser adotada é a capacitação de educadores e coordenadores escolares. É dever da escola que se propõe a adotar uma educação inclusiva fornecer meios de capacitação profissional nesta área. Para isso, há redes de apoio de que podem ser acessadas. Afinal, não é obrigação saber ensinar e lidar com alunos com necessidades educacionais especiais sem nenhuma capacitação anterior, mas é obrigação procurar meios para se aprender. Portanto, confira a seguir quais são essas redes de apoio que a escola pode procurar para capacitar seus colaboradores Atendimento Educacional Especializado AEE; Profissionais da educação especial — intérpretes, professores de Braille etc. — da saúde e da família. Além dessas redes, a escola pode também levar à instituição educadores especializados em educação inclusiva para dar palestras aos alunos e colaboradores, para que cada vez mais a educação inclusiva seja de fato alcançada. 4. Foque nas competências e não nas dificuldades dos estudantes O educador e educadora que se propõe a ser inclusivo deverá focar nas competências e não nas dificuldades ou limitações dos estudantes que possuem Necessidades Educacionais Especiais. Os professores e professoras deverão conhecer individualmente cada aluno que têm para, assim, conseguir identificar suas competências e trabalhá-las com carinho e atenção. Para isso, o tempo é o seu melhor amigo. Ninguém aprende a ensinar alunos com algum tipo de deficiência ou limitação do dia para noite, é necessário tempo, disciplina, empatia e capacitação. Educadores que querem ser melhores devem não apenas esperar que a capacitação venha como uma prática da escola, mas sim buscar por uma formação continuada que os possibilidade enxergar a prática inclusiva como algo que faz parte de seu cotidiano escolar. É claro que sim, as limitações devem ser levadas em conta, mas não serão tratadas como o centro da educação. O professor inclusivo deverá pensar em práticas educacionais que consigam atingir diferentes alunos, apesar de suas limitações. O ideal não é buscar atividades distintas para alunos surdos ou cegos, por exemplo, mas procurar por atividades que de fato incluam alunos com necessidades especiais e os demais. 5. Todos os colaboradores da escola devem debater sobre os desafios da educação inclusiva A educação inclusiva ainda é um desafio. E desafios só são vencidos por meio de debates. Após a implantação de medidas e práticas inclusivas, é normal que problemas apareçam, afinal, esta é uma prática nova dentro da educação. Para solucionar possíveis questões e desafios, toda a comunidade escolar deve participar de debates para que essas dificuldades sejam superadas. E quando nos referimos a toda a comunidade, estamos dizendo que diretores, pais, alunos sem necessidades especiais, alunos com necessidades especiais, educadores e coordenadores, todos esses devem partilhar suas experiências. Somente assim a educação será realmente inclusiva, quando todos forem ouvidos e devidamente atendidos em suas necessidades. 6. Invista em formação continuada Como mencionamos, é dever da escola, como instituição que se propõe a oferecer uma educação inclusiva, oferecer capacitação profissional. Porém, é também dever do educador e educadora procurar por essa capacitação de maneira autônoma. A educação inclusiva é uma área do mercado de trabalho educacional que ainda apresenta déficit de especialistas. Portanto, procurando por uma formação continuada nessa área, caminhos profissionais serão abertos e, além disso, a empatia será desenvolvida de maneira ainda mais profunda. Esperamos que você tenha gostado de conhecer melhor as práticas inclusivas e que você consiga adotá-las em sua instituição de ensino. Aproveite para ler nosso artigo sobre competências socioemocionais da BNCC, um assunto que certamente te ajudará a alcançar uma educação inclusiva!
pemerintahdalam masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh masyarakat dapat memberi hasil yang baik kepada para santri, serta dapat mengupayakan untuk mensosialkan santri. Dalam proses pembentukan karakter pada para santri berhubungan erat dengan faktor intern (individu) para santri itu sendiri dan juga faktor ekstern
Na escola, as práticas inclusivas começam na gestão escolar e se estendem até a sala de aula. Dentro deste contexto, promover exemplos de práticas inclusivas é colocar em ação o Projeto Político Pedagógico PPP da escola e também fornecer apoio socioemocional aos estudantes. Assim, gestores e educadores têm a oportunidade de refletir sobre exemplos de práticas inclusivas. Quer conhecer alguns deles? Acompanhe! O que são práticas inclusivas, capacitismo e acessibilidade? Conhecer e debater com os alunos os conceitos de capacitismo e acessibilidade são exemplos de práticas inclusivas na escola. Dentro dos espaços educacionais, o debate sobre exemplos de práticas inclusivas é muito relevante. Mas antes de encaminhar a prática, é importante introduzir à comunidade escolar o conceito de capacitismo. No capacitismo, questiona-se a capacidade do outro, ou seja, é um tipo de preconceito. Eliminar o capacitismo dentro de uma instituição de ensino é papel de todos. Em virtude disso, gestores precisam estar constantemente procurando formas de distanciar sua equipe de atitudes capacitistas. Conhecer a diferença entre inclusão e acessibilidade também é fundamental. A acessibilidade ocorre quando os locais e equipamentos disponíveis nos espaços estão adaptados para a utilização dos alunos com deficiência, o que inclui, por exemplo, as salas de recursos multifuncionais. Possibilitando, assim, a inclusão. Contudo, não basta apenas oferecer as adaptações de acessibilidade para praticar a inclusão, também é preciso guiar e apoiar os alunos de forma acolhedora para que sintam-se parte do processo. Isto é, fornecer suporte socioemocional e informações. Quais são as práticas pedagógicas inclusivas? Olharemos agora para os exemplos de práticas inclusivas pela perspectiva das práticas pedagógicas. Entre os efeitos benéficos dessa prática, podemos citar a promoção de um acolhimento que cumpre com aspectos da legislação e da Base Nacional Comum Curricular BNCC, além do fortalecimento da empatia e do respeito entre os estudantes. Além disso, a imagem da escola ganha contornos positivos, de modo que a comunidade escolar passa a associá-la a um ambiente de aprendizado e convivência inclusiva. Confira alguns exemplos de práticas pedagógicas inclusivas Acesso à educação para todos conforme consta no Artigo 208 Constituição Federal de 1988, existe a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Dessa maneira, o aluno possui amparo legal para ter todo o suporte do qual necessita para frequentar a escola de ensino aluno se desenvolve embora alguns alunos possam ter comprometimento intelectual, mesmo que os resultados a longo prazo sejam pequenos, todos os estudantes desenvolvem habilidades na escola, quando são incentivados ou desafiados. Ao mesmo tempo que isso acontece, os educadores avaliam os resultados mediante empenho e convívio escolar é um grande exemplo de práticas inclusivas, pois contribui para o respeito, a empatia e a significação de conhecimento de forma mais autônoma. O ritmo de aprendizado é respeitado e o foco é descentralizado apenas do conteúdo. Em outras palavras, o educador atua como mediador, buscando sempre atividades que agreguem valores junto ao grupo. Exemplos de práticas inclusivas para a gestão escolar Gestão democrática e adequação do material didático são bons exemplos de práticas inclusivas na escola. Podemos pensar ainda em alguns exemplos de práticas inclusivas pela perspectiva da gestão escolar Capacitação os gestores podem estimular e oferecer capacitações para os professores. O Atendimento Educacional Especializado AEE já é realidade em muitas instituições de ensino. Nesse caso, a gestão acompanha e fornece formação continuada para melhorar as práticas do educador. Além disso, outros funcionários da escola podem estar envolvidos na de instalações é fundamental para que os alunos tenham mais autonomia. Isso porque, espaços inclusivos trazem ao estudante a possibilidade de livre circulação na escola. Por isso, junto com aquelas adaptações regulamentadas por lei, é preciso pensar também em equipamentos e materiais extras, como por exemplo, tecnologias e recursos gamificados, que ajudam a ganhar o interesse dos discentes. Material didático o material didático é um fator importante dentro dos exemplos de práticas inclusivas, não apenas por trazer informações, mas também por promover a participação dos alunos nas aulas. O SAS pode ser um importante parceiro nesse aspecto, já que desenvolve materiais didáticos personalizados para as necessidades das escolas e fornece plataformas digitais que são interativas e inclusivas. Proximidade com os alunos e as famílias com o intuito de implementar a gestão escolar democrática, manter uma boa relação com alunos e famílias faz parte dos exemplos de práticas inclusivas. Aqui, a sugestão é que a escola estabeleça uma relação de acolhimento e confiança para com a comunidade escolar. Demonstrando interesse, conversando sobre o histórico do aluno e certificando que ali é um local de acolhimento. Quer conhecer mais sobre os benefícios de fortalecer a relação escola e família, clique aqui e confira um texto especialmente sobre o assunto. Exemplos de práticas inclusivas para a sala de aula Incluir no currículo escolar atividades interessantes que podem ser desenvolvidas pelo professor em sala de aula é importante para estimular não apenas a criatividade do docente e o processo de inclusão, mas também para promover o pensamento crítico dos alunos, que passam a pensar em ações de inclusão que extrapolam o ambiente escolar. Confira alguns exemplos de práticas inclusivas direcionadas para a sala de aula, que servem de inspiração para os educadores Flexibilidade de brincadeiras seja flexível ao propor brincadeiras. Discuta com os seus alunos a ideia de desprender o gênero dos jogos, ou seja, sem discernir o que é brincadeira de meninos ou meninas. Desenvolva uma rotina ao mesmo tempo que contribui para a organização da sala em geral, a determinação de uma rotina também ajuda no fortalecimento das funções executivas. Desse modo, todos os alunos conseguem ir aos poucos aumentando seu senso de autonomia e um bom planejamento sugerir atividades interdisciplinares e incentivar a participação dos alunos nas aulas são ações que partem de um bom planejamento, que alinha o corpo docente às expectativas dos alunos e famílias. Realize atividades acessíveis a todos no momento de planejar, todos os detalhes devem ser pensados, inclusive aqueles que envolvem espaços físicos. Dessa forma, pensar nas etapas da aula tendo como objetivo a participação de todos é um bom exemplo de práticas inclusivas. Que características profissionais um professor inclusivo deve cultivar? Professores atualizados e em formação continuada dão exemplos de práticas inclusivas nas escolas. Profissionais inclusivos precisam pensar, primeiro, em investir em formação continuada. Assim, o professor desenvolve a habilidade de integrar os alunos ao mesmo tempo que valoriza os potenciais de cada estudante em particular. Além disso, são profissionais atentos à adequação do material didático, que o acompanha no dia a dia da sala de aula. Assim, ele terá apoio adequado no momento de pensar em atividades inclusivas. Habilidade, conhecimento e competência são características que agregam muitos nos exemplos de práticas pedagógicas. Certamente, esses professores também carregam consigo valores como a empatia, disposição para aprender sempre, amor pela profissão e dedicação constante. Os cursos de formação continuada oferecidos pelo SAS podem ajudar professores e gestores na jornada inclusiva. Conheça nosso catálogo Atenção inclusão é tema do ENEM! Dar bons exemplos de práticas inclusivas na escola, forma os alunos para ter sucesso no ENEM e como cidadãos. Além do assunto ser importante para a gestão e prática pedagógica de qualquer escola, contribuindo na formação dos alunos como cidadãos, os temas de inclusão e capacitismo são recorrentes no ENEM. Para abordar exemplos de práticas inclusivas como tema de aula, os professores podem explorar a redação, atividades gramaticais e interpretação de texto. Esta estratégia também é válida para trabalhar imagens históricas e textos literários. Tratar de temas como capacitismo, focando no potencial que todos possuem também é relevante, até para desenvolver habilidades socioemocionais, conforme exigência da BNCC. Além disso, é interessante debater assuntos como a normatividade corporal estéticas e padrões corporais e o bullying. Mesmo que o ENEM seja feito pelos alunos do Ensino Médio, uma sociedade mais inclusiva e tolerante começa no Ensino Infantil e Fundamental, que informam e acolhem os estudantes. O SAS é um parceiro fundamental para trilhar essa jornada de sucesso com os alunos e familiares, pois os materiais são sempre alinhados com os conteúdos da BNCC. Quer saber mais? Entre em contato com um dos consultores SAS
PenerapanBudaya Demokrasi di Lingkungan Bernegara Perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara dipengaruhi oleh tingkah laku para pemegang pemerintahan. Apabila perilaku pemerintah sesuai dengan budaya demokrasi, maka lembaga-lembaga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan budaya demokrasi.
Inklusif – Grameds pasti sering mendengar atau membaca kata “inklusif”, baik di media massa maupun melalui poster yang tertempel di suatu tempat. Biasanya, kata “inklusif” ini disematkan pada ajakan untuk masyarakat supaya mau merangkul dan menghormati adanya perbedaan. Berhubung negara kita ini adalah multikultural, sehingga tentu saja ajakan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif sangat penting keberadaannya. Keberadaan lingkungan inklusif ini juga diterapkan dalam sebuah konsep pendidikan yang sekaligus didukung oleh negara melalui Undang-Undang Dasar. Lalu sebenarnya, apa sih maksud dari inklusif itu? Bagaimana penerapannya dalam konsep pendidikan yang telah dicanangkan oleh negara ini? Nah, supaya Grameds tidak bingung, yuk simak ulasan berikut ini! Pengertian InklusifManfaat InklusifKonsep PendidikanSejarah Perkembangan PendidikanImplikasi Manajerial Pendidikan InklusifTujuan Pendidikan InklusifPrinsip Dasar Pendidikan InklusifPro dan Kontra PendidikanPro PendidikanKontra Pendidikan Kata “inklusif” berasal Bahasa Inggris, yaitu “Inclusion” yang berarti mengajak masuk’ atau mengikutsertakan’. Sementara itu, lawan kata dari “inklusif” ini adalah “eksklusif” yang berarti mengeluarkan’ atau memisahkan. Apabila melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata ini memiliki definisi berupa termasuk’ dan teritung’. Nah, dapat disimpulkan bahwa “inklusif” adalah upaya untuk menerima sekaligus berinteraksi dengan orang lain meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan diri kita. Singkatnya, hal ini hampir sama dengan toleransi yang mana harus diterapkan dalam masyarakat multikultural. Sikap ini secara tidak langsung mengajak kita untuk memahami permasalahan yang dialami oleh orang lain, sehingga kita tidak asal men-judge saja. Maka dari itu, sikap ini dapat diterapkan di masyarakat multikultural, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contoh sederhana dari sikap ini misalnya menghormati seseorang yang lebih tua, menghargai waktu ibadah orang lain, dan masih banyak lainnya. Keberadaan sikap inklusif seharusnya diajarkan oleh keluarga dan sekolah sejak dini, supaya dapat “menempel” hingga dewasa. Sebab nanti ketika sudah dewasa, kita akan bertemu banyak orang dengan perbedaan etnis, budaya, latar belakang, status, hingga pola pikir, sehingga kita harus menghargai adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Penerapan sikap ini sebenarnya sederhana, bahkan mungkin saja Grameds sering melakukannya tetapi tidak mengetahui bahkan tindakan tersebut adalah termasuk pada sikap inklusif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan dari sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan gotong royong untuk membersihkan desa atau kompleks perumahan. Berteman dengan semua orang tanpa melihat suku, ras, maupun agama mereka. Tidak asal menggurui orang lain yang tengah tertimpa masalah dan musibah. Memberikan kursi prioritas untuk lansia dan ibu hamil ketika naik transportasi umum. Membantu menyeberangkan lansia di jalan. Tidak mengejek budaya dan tradisi lain, meskipun bagi kita itu tampak “asing”. Tidak asal berbicara kasar ketika mengobrol dengan orang lain. Bersikap ramah pada semua orang, tidak hanya orang-orang tertentu saja. Manfaat Inklusif Penerapan sikap ini tentu saja memberikan beragam manfaat kepada kita, terutama yang hidup di tengah-tengah masyarakat multikultural. Bahkan sebisa mungkin, sikap ini harus diajarkan sejak dini. Jika Grameds mempunyai anak, adik, maupun keponakan yang umurnya masih kecil, sangat penting untuk mengajarkan sikap ini kepada mereka ya… Nah, berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari upaya penerapan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi adanya sikap diskriminatif, sebab pada dasarnya semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Dapat menghargai diri sendiri sekaligus orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Turut mengembangkan masyarakat dengan pola pikir terbuka dan cerdas. Mengembangkan produktivitas guna membangun kehidupan yang lebih baik. Mengetahui adanya hambatan pada masalah sosial. Sebagai sikap menghargai adanya perbedaan budaya dan tradisi yang ada di lingkungan sekitar. Konsep Pendidikan Perlu Grameds ketahui bahwa sikap ini telah diterapkan dalam sebuah konsep pendidikan yang mana dicanangkan sendiri oleh negara kita. Yap, istilah pendidikan ini sebenarnya dicetuskan oleh pihak UNESCO yang kemudian dikumandangkan oleh banyak negara-negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Pada dasarnya, pendidikan inklusif ini bersifat ramah anak, sebab sasarannya adalah para anak-anak yang berkebutuhan khusus supaya mereka tetap dapat belajar di sekolah sama seperti anak-anak lainnya. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi ini dicetuskan oleh pihak UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization alias Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa dengan jargonnya berupa Education for All. Maksudnya, pendidikan ini harus ramah untuk semua orang dan menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan tersebut tidak dibedakan-bedakan berdasarkan fisik, mental, sosial, emosional, bahkan status sosial ekonominya, sehingga semua orang siapapun itu boleh mengakses pendidikan. Nah, hal tersebut tentu saja sejalan dengan filosofi pendidikan nasional negara kita ini, yang mana tidak membatasi akses para peserta didik untuk bersekolah dengan latar belakang apapun. Istilah “inklusif” pada pendidikan inklusif ini tidak hanya condong pada mereka yang memiliki kebutuhan khusus saja, melainkan semua anak. Menurut seorang profesor pendidikan inklusif dari Universitas Syracuse bernama Sapon Shevin menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat bersama teman-teman seusianya. Biasanya, lembaga pendidikan sekolah yang menyelenggarakan sekolah ini mampu menampung semua murid untuk berada di kelas yang sama. Sekolah ini nantinya juga akan menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari setiap muridnya. Tidak hanya itu saja, sekolah inklusif juga memberikan bantuan dan dukungan dari para guru supaya anak-anak didiknya berhasil. Atas dasar itulah, konsep pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Penyelenggaraan sekolah ini bertujuan supaya semua anak dapat mengakses pendidikan seluas-luasnya tanpa diskriminasi. Berhubung pendidikan inklusif ini “menyatukan” anak berkebutuhan khusus dan anak reguler, maka pihak sekolah yang menyelenggarakannya juga harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik, mulai dari kurikulum, sarana pendidikan, hingga sistem pembelajarannya. Untuk tenaga pendidik, diusahakan adalah mereka yang terlatih dan profesional di bidangnya supaya dapat menyusun program pendidikan secara objektif. Sejarah Perkembangan Pendidikan Awal mula keberadaan pendidikan inklusif ini adalah di negara-negara Skandinavia yakni di Denmark, Swedia, dan Norwegia. Kala itu pada tahun 1960-an, Presiden Amerika Serikat, Kennedy mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan Least Restrictive Environment, yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1991, di Inggris mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif ini yang awalnya adalah segregatif ke integratif. Segregatif adalah pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa. Tuntutan akan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk diterapkan di seluruh dunia ini semakin direalisasikan sejak diadakannya sebuah konferensi dunia mengenai hak anak pada tahun 1989. Selanjutnya pada tahun 1991 juga, di Bangkok, Thailand, berhasil mendeklarasikan kampanye “Education for All”. Dalam konferensi dan kampanye tersebut mengikat semua anggotanya supaya anak-anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pelayanan pendidikan secara memadai dan tanpa diskriminasi. Sebagai upaya dari tindak lanjut deklarasi kampanye yang diadakan di Bangkok sebelumnya, pada tahun 1994 pun diselenggarakan sebuah konvensi pendidikan di Salamanca, Spanyol. Dalam konvensi pendidikan tersebut mencetuskan bahwa pendidikan inklusif sangat diperlukan, yang selanjutnya dikenal dengan “The Salamanca statement on inclusive education”. Berhubung negara-negara di dunia telah berusaha mengembangkan pendidikan inklusif, maka Indonesia juga turut melakukannya. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dan menghasilkan sebuah Deklarasi Bandung yang mana berisikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menuju pendidikan inklusif. Disusul pada tahun selanjutnya, diadakan sebuah simposium internasional di Bukittinggi hingga menghasilkan sebuah Rekomendasi Bukittinggi. Dalam rekomendasi tersebut berisikan banyak hal, antara lain adalah menekankan perlunya untuk mengembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin anak-anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan secara berkualitas dan layak. Implikasi Manajerial Pendidikan Inklusif Sebuah sekolah reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif ini, akan berimplikasi atau melibatkan dalam hal-hal berikut Sekolah reguler akan menyediakan kondisi kelas yang ramah, hangat, sekaligus menerima adanya keanekaragaman dan menghargai perbedaan dari para peserta didiknya. Sekolah reguler harus siap untuk mengelola kelas yang heterogen, yakni dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran bersama. Guru yang mengajar di kelas harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru dituntut melibatkan orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Tujuan Pendidikan Inklusif Pendidikan inklusif ini diselenggarakan di Indonesia tidak hanya semata-mata karena negara lain juga melakukannya, tetapi dengan adanya tujuan-tujuan yang berpengaruh pada rakyat Indonesia, yakni Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus supaya dapat mengakses pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Membantu meningkatkan mutu dari pendidikan dasar dan menengah, dengan cara menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, sementara pada ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Merealisasikan Undang-Undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Sementara pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 51 tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.” Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif Prinsip dasar dalam pendidikan inklusif ini menekankan pada keterbukaan dan penghargaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Melalui prinsip dasar ini yang mana berkaitan langsung dengan jaminan akses dan peluang bagi semua anak dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Menurut Usman Abu Bakar 2012, terdapat dua prinsip dalam pendidikan, yakni a Prinsip Persamaan Hak Dalam Pendidikan Dalam prinsip ini, pendidikan inklusif mengakomodasikan semua anak supaya mendapatkan pendidikan secara layak, bermutu, dengan menghargai keragaman serta mengakui perbedaan individual. b Prinsip Peningkatan Kualitas Sekolah Dalam prinsip ini, pendidikan inklusif akan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya secara baik, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, kemampuan guru dan tenaga kependidikan, mengubah pandangan sekolah mengenai kebutuhan anak, melakukan kerjasama dengan institusi lain sebagai rekan untuk meningkatkan kualitas sekolah, hingga mewujudkan sekolah yang ramah anak. Sementara itu, dalam buku berjudul Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif yang ditulis oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai kerjasama dengan pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership, menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni sebagai berikut a Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu Dalam prinsip ini menjadi salah satu upaya pemerataan kesempatan guna memperoleh pendidikan karena melalui sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sejumlah anak berkebutuhan khusus tidak terjangkau oleh Sekolah Luar Biasa. b Prinsip Kebutuhan Individual Berhubung setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, maka pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. c Prinsip Kebermaknaan Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Prinsip ini menghendaki supaya keberadaan pendidikan inklusif ini tidak ada pihak yang dirugikan. d Prinsip Keberlanjutan Pendidikan inklusif harus diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah akhir. e Prinsip Keterlibatan Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, harus melibatkan semua komponen yang terkait. Terutama dengan berkolaborasi pada sesama guru dan non-guru guna mendapatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pro dan Kontra Pendidikan Meskipun pendidikan inklusif ini telah diakui di seluruh dunia sebagai upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, tetapi ternyata keberadaannya justru menimbulkan pro dan kontra. Nah, berikut adalah pro dan kontra dari pendidikan inklusif. Pro Pendidikan Belum terdapat bukti yang kuat bahwa Sekolah Luar Biasa merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk memenuhi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah reguler. Dari penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa, berimplikasi atas adanya labelisasi bahwa anak-anak yang masuk sekolah tersebut adalah anak cacat’ sehingga banyak masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak dapat bersekolah di Sekolah Luar Biasa dengan alasan jaraknya yang jauh dan biaya yang tidak terjangkau. Melalui pendidikan inklusif, akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana menghargai perbedaan yang ada. Banyak bukti di sekolah reguler, bahwa terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan secara sesuai. Kontra Pendidikan Banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler. Banyak sekolah reguler yang belum memiliki persiapan secara penuh dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, sebab berkaitan dengan sumber daya yang terbatas. Sekolah Luar Biasa dianggap lebih efektif untuk diikuti oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itulah ulasan mengenai apa itu inklusif dan penerapannya pada konsep sistem pendidikan yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Apakah Grameds pernah melihat bagaimana sistem pendidikan inklusif ini berjalan? Baca Juga! Pengertian Pendidikan Inklusif dan Perbedaannya dengan Eksklusif Apa Itu Administrasi Pendidikan? Pengertian Musyawarah Mufakat dan Nilai-Nilai yang Terkandung di Dalamnya Rekomendasi Buku Tentang Pendidikan Cara Menghormati dan Menghargai Guru Tujuan dan Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA Tujuan dan Jenis Pendidikan Nasional Arti dan Prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tujuan Pembangunan Nasional dan Perkembangannya di Indonesia ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
Globalisasimembawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak
The aim of implementing Inclusive education is providing opportunities for all students to fulfill the right of children with disabilities that is to learn together with other students in a school environment. The implementation of inclusive schools should initiate an inclusive culture, and a friendly environment for children with disabilities. The writing of this article aims to examine the implementation of inclusive education in Indonesia. The data are processed, obtained through literature study, interview, and field observation. Data collected are analyzed using qualitative approach. The data obtained shows that the implementation of inclusive school has not been evenly distributed in every region, not have adequate accessibility yet, and not fulfillment of competent educator in special education field yet. Based on the analysis it can be concluded that the implementation of inclusive education requires the function of supervision, assistance, and evaluation to support the posi...
Programtersebut juga memberikan edukasi dan penguatan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan seimbang Pilar ketiga dari program-program yang diusung UIF bertujuan untuk menciptakan masyarakat inklusif yang adil dan beragam. dan pemanfaatan sampah di lingkungan pondok pesantren. Program ini telah menjangkau 372.128 santri di 902
Daftar Isi Apa Itu Inklusif? Inklusif dalam Masyarakat Manfaat Sikap Perilaku Inklusif dalam Masyarakat Perbedaan Inklusif dan Eksklusif Contoh Sikap Perilaku Inklusif dalam Masyarakat Hal yang Dilakukan Pemimpin Inklusif 1. Berkomitmen 2. Sadar Bias 3. Rasa Ingin Tahu Tinggi 4. Berani 5. Berkolaborasi 6. Kecerdasan Budaya Apa Itu Pendidikan Inklusif? Peran Orang Tua dalam Pendidikan Inklusif Inklusif, atau inclusion dalam bahasa Inggris, adalah sikap mengajak masuk atau mengikutsertakan. Inklusif juga bisa memiliki arti memahami sesuai sudut pandang orang atau kelompok lain dengan latar belakang yang inklusif sendiri sering disematkan pada kehidupan bermasyarakat dan dunia pendidikan. Sebenarnya apa itu inklusif? Berikut penjelasan lengkap beserta contoh sikap dan Itu Inklusif?Inklusif diserap dari bahasa Inggris 'inclusion' yang memiliki arti mengajak masuk atau mengikutsertakan golongan lain yang beragam. Mengutip Dinar Westri Andini dan kawan-kawan dalam buku Pengembangan Kurikulum dan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar, pengertian inklusif digunakan sebagai suatu pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka bagi semua orang dengan berbagai latar belakang. Perbedaan latar belakang tersebut mencakup karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Inklusif berarti membuka kesempatan yang sama bagi semua orang tersebut untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban secara dunia pendidikan, istilah pendidikan inklusif merujuk pada penyatuan anak-anak penyandang jenis hambatan tertentu atau berkelainan dalam program pendidikan formal. Tujuannya agar anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak dalam MasyarakatIstilah inklusif juga digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan keberadaan. Mengutip situs Dinsos Kabupaten Buleleng, keberagaman dan keberbedaan itu diakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada dalam kehidupan itu, inklusivitas adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberbedaan dan keberagaman. Sebagai contoh penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus harus diperlakukan secara setara, tidak diskriminatif dan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan dan Sikap Perilaku Inklusif dalam MasyarakatPerilaku inklusif dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, sikap perilaku ini menimbulkan berbagai manfaat. Mengutip Sumber Belajar Kemdikbud, berikut manfaat dari sikap perilaku inklusif dalam perbedaan, sehingga memupuk persaudaraanMemperkuat modal sosial dan pengembangan jaringanMemupuk masyarakat yang terbuka dan saling menghargaiMengedepankan budaya musyawarah dalam memecahkan persoalanTerciptanya ketentraman dan kedamaianTerhindar dari pertikaian atau perpecahanPerbedaan Inklusif dan EksklusifSeperti sudah dijelaskan sebelumnya, inklusif merupakan serapan kata bahasa Inggris 'inclusion' yang memiliki arti mengajak masuk atau mengikutsertakan. Kata ini menggambarkan tindakan di mana keberagaman dan keberbedaan diterima secara setara dan diperlakukan itu, mengutip situs Dinas Sosial Riau, lawan katanya adalah eksklusif yang berasal dari kata 'exclusion' yang berarti sikap memisahkan atau mengeluarkan. Kata ini biasanya menggambarkan suatu golongan atau kelompok dengan ciri-ciri khusus yang sama dan memisahkan diri dari kelompok dengan ciri-ciri Sikap Perilaku Inklusif dalam MasyarakatBagaimana sikap dan perilaku inklusif diterapkan dalam masyarakat sehari-hari? Berikut contohnya, mengutip situs Desa Inklusi dari Yayasan membangun jalan dan lingkungan yang ramah anak, difabel, orang tua, dan kelompok masyarakat lainnya yang bertanggung jawab mengupayakan ketersediaan layanan dan sarana bagi semua masyarakat, beserta kemudahan terbuka pada perbedaan ras, suku, agama, dan ideologi dalam lingkungan tetangga, sekolah, dan peran sesuai kapasitas masing-masing dan tidak mengecilkan orang lain dengan peran berbeda, karena pada akhirnya semua saling yang Dilakukan Pemimpin InklusifUntuk membentuk masyarakat yang inklusif, dibutuhkan pemimpin yang bersikap inklusif juga. Pemimpin inklusif adalah sosok pemimpin yang sadar akan bias yang dimiliki dirinya sendiri, kemudian berupaya aktif mencari dan mempertimbangkan setiap sudut pandang yang berbeda untuk mengambil hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin agar memiliki sikap perilaku inklusif, dilansir situs SDGs Youth BerkomitmenPemimpin inklusif memiliki komitmen terhadap keberbedaan dan keberagaman. Ia memperlakukan semua yang dipimpinnya secara adil dan hormat, memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri, dan memastikan semuanya terlibat dalam memecahkan Sadar BiasPemimpin inklusif menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki bias dalam berpikir. Kesadaran itu membuatnya terbuka pada berbagai saran dan umpan balik yang disampaikan berbagai pihak untuk melengkapi kelemahannya. Pemimpin inklusif juga tidak segan mengakui kesalahan dan Rasa Ingin Tahu TinggiPemimpin inklusif memiliki keingintahuan yang tinggi dan terbuka pada berbagai ide dan sudut pandang yang berbeda. Pemimpin dengan sifat ini mampu mendengarkan opini pihak lain tanpa cepat-cepat BeraniPerbedaan sering kali menimbulkan konflik. Namun, pemimpin inklusif berani untuk menghadapi perbedaan tersebut, bahkan mewadahinya agar justru dapat berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang positif. Ia menciptakan ruang seluas-luasnya agar setiap kelompok dapat berkontribusi secara BerkolaborasiMenyambung sikap sebelumnya, pemimpin inklusif mengedepankan kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan dan kerjanya. Dia tidak bekerja sendiri atau mengambil semua kredit untuk dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan pihak lain. Pemimpin inklusif mengutamakan soliditas Kecerdasan BudayaPemimpin inklusif pasti memiliki kecerdasan budaya, atau menyadari dan memperhatikan perbedaan budaya orang lain kemudian beradaptasi Itu Pendidikan Inklusif?Mengutip Olifia Rombot dalam jurnal Pendidikan Inklusif PGSD Binus, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dengan kelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang sama dengan peserta didik pada inklusif diselenggarakan dengan dasar dari UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang Orang Tua dalam Pendidikan InklusifOrangtua memiliki peran penting dalam terselenggaranya pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dilansir situs Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng, berikut peran yang dijalankan orangtua dalam pendidikan pendamping utama dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan advokat yang mengusahakan dan menjaga hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan inklusif sesuai sumber data yang akurat mengenai diri anak dalam usaha memfasilitasi pendidikan guru yang mendidik anak di luar jam penentu karakteristik dan jenis terapi anak di luar jam demikian penjelasan lengkap tentang inklusif dan pendidikan inklusif. Menurut detikers, bagaimana pendidikan dan kehidupan bermasyarakat di sekitar Anda saat ini? Apakah sudah inklusif? Selamat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari! Simak Video "Tenda Pelantikan P3K Pemkab Tasik Roboh, Peserta Berhamburan" [GambasVideo 20detik] des/fds
1 Sebutkan perilaku positif memaknai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di lingkungan sekolah! Jawaban : Contoh perilaku postif meliputi rajin mengikuti upacara bendera, bergotong royong terhadap sesama apabila ada yang memerlukan bantuan, bertindak jujur saat ulangan, dan menghargai perbedaan, tidak egois terhadap teman. 2.
Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free MODAL SOSIAL KONSEP, INKLUSIFITAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rusydan Fathy Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia rusydanfathy ABSTRAK Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi semata seringkali memberikan dampak negatif bagi sasaran kebijakan itu sendiri. Beberapa masalah yang ditimbulkan tersebut di antaranya adalah kebijakan tidak tepat sasaran, memarjinalkan masyarakat, dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan saat ini sering mengafiliasi modal sosial dalam skema pembangunan atau pembuatan kebijakan. Dalam sejarahnya, perdebatan panjang mengenai modal sosial bermuara kepada relasi sosial sebagai esensi dari modal sosial. Penekanan modal sosial sebagai modal adalah bagaimana individu atau kelompok mampu mendayagunakan relasi-relasi sosial mencakup nilai dan norma, jaringan sosial dan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Bagian awal artikel ini menjelaskan modal sosial sebagai konsep teoritis. Bagian inti artikel ini menjelaskan hubungan antara modal sosial dengan inklusifitas dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan inklusif berkelanjutan. Artikel ini menggunakan pendekatan kalitatif dengan metode studi literatur melalui berbagai sumber yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa modal sosial merupakan konsep teoritis yang akan lebih bermanfaat pada ranah praktik. Artikel ini menyimpulkan bahwa modal sosial merupakan kerangka berpikir yang bermanfaat dalam keberhasilan pembangunan dan perumusan kebijakan. Kata kunci Modal Sosial, pembangunan inklusif berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat ABSTRACT Social capital is present as an alternative form of other modalities. In its history, the long debate about social capital has led to social relations as the essence of social capital. Emphasis on social capital as capital is how individuals orcommunities are able to utilize social relations including values and norms, social networks and trust to gain economic and social benefits. The first part of this article describes social capital as a theoretical concept. The main part of this article explains the relationship between social capital and inclusiveness and community empowerment in the context of sustainable inclusive development. In closing, this article concludes that social capital is a theoretical framework and tools that are useful in the success of development and policy formulation. This article uses a qualitative approach with literature study methods about relevant sources. Keywords Social capital, sustainable inclusive development, community empowerment Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 PENDAHULUAN Pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Namun demikian, implementasi pembangunan nasional yang terangkum dalam agenda pemerintah baik pusat maupun daerah masih dirasa kurang efektif dalam mencapai cita-cita tersebut. Bagi Indonesia, salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, nampaknya hal itu sulit dicapai melihat fakta masih banyak masyarakat yang tereksklusi sosial. Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi berseberangan dengan fakta kesenjangan yang tetap tajam antara si kaya dan si miskin. Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak merata, infrastruktur yang terbatas di pedalaman, kualitas sanitasi dan kesehatan yang buruk serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam aktifitas politik menjadi bukti melemahnya kapasitas masyarakat akibat agenda pembangunan yang tidak inklusif. Padahal, kita sedang dihadapkan oleh agenda global Sustainable Development Goals SDGs menggantikan Millenium Development Goals. SDGs merupakan upaya negera-negara di dunia untuk menciptakan Bumi sebagai tempat yang lebih baik bagi manusia. Tujuan tersebut terangkum dalam 17 tujuan yang merefleksikan inklusifitas dan sustainability. Agenda tersebut mengharuskan perumusan dan implementasi kebijakan yang merangkul semua dan bersifat berkelanjutan memperhatikan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Di sisi lain, konsep modal sosial menarik perhatian para akademisi dan praktisi di dalam isu pembangunan. Modal sosial kemudian dianggap sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Posisi modal sosial menjadi penting untuk disorot mengingat paradigma pembangunan yang diberlakukan tersebut lebih bersifat bottom up ketimbang top down. Modal sosial masuk dalam dimensi sosial dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencoba mengintegrasikan tiga dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, posisi modal sosial juga berperan positif dalam dimensi politik karena mendorong partisipasi, aksesibilitas dan kebebasan masyarakat yang juga menjadi prinsip dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. PEMBAHASAN Perdebatan Modal Relasi dan Proses Sosial dalam Modal Sosial Dilihat dari segi sumber daya yang terendap di dalamnya, modal dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk modal finansial, modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Masing-masing bentuk modal tersebut memiliki perbedaan dalam pola atau proses investasi untuk SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 memperoleh keuntungan ekonomi economic gain dan manfaat sosial social benefit Usman, 2008 1. Modal sosial saat ini banyak dipakai oleh para akademisi maupun praktisi dalam berbagai kajian. Modal sosial terutama hadir sebagai alternatif bentuk modalitas lain seperti modal ekonomi, modal budaya dan modal manusia. Pierre Bourdieu 1986 memperkenalkan konsep modal sosial dalam konteks perdebatan bentuk-bentuk modalitas tersebut. Bourdieu 1986 memperdebatkannya dengan melihat peluangnya untuk dikonversikan. Menurut Bourdieu, bukan hanya modal ekonomi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang, melainkan modal budaya yang pada situasi tertentu, dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi. Usman menjelaskan 2018 Modal ekonomi atau finansial dihubungkan dengan upaya mengelola, meingkatkan, mengalokasikan dan menggunakan dana yang dimiliki sebagai sumber daya moneter untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial melalui kegiatan produktif. Modal fisik lebih dihubungkan kepada faktor produksi barang atau jasa yang dalam konteks ini adalah bahan baku serta infrastruktur untuk mengolahnya. Modal manusia lazim dikaitkan dengan upaya mendayagunakan kepandaian, keterampilan skill, tingkat dan keragaman pendidikan serta pengalaman individual. Modal sosial memfokuskan pada upaya mendayagunakan relasi-relasi sosial. Usman, 2018 3-4. Sejak saat itu, perdebatan tentang apakah modal sosial memenuhi syarat sebagai modal terus berlanjut. Sementara beberapa penulis berpendapat bahwa modal sosial tidak menjunjung tinggi properti utama teori modal klasik dan, karenanya, tidak memenuhi syarat sebagai modal, yang lain mempertahankan bahwa sebagian besar sifat modal sosial mirip dengan teori modal klasik. Pengetahuan tentang teori modal klasik adalah prasyarat untuk berkontribusi pada perdebatan modal sosial Bhandari dan Ysinoubu, 2009. Namun demikian, ada keyakinan bahwa modal sosial menyorot relasi atau hubungan sosial sedangkan bentuk-bentuk lain dari modal terutama terletak pada individu saja Robison et al, 2002 dalam Bhandari dan Ysinoubu, 2009. Konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerja sama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut Syahra, 2003. Syahra 2003 mengemukakan Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul 'The Rural School Community Centre' Hanifan, 1916130. Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Modal sosial bukan semata-mata dilihat sebagai sebuah hasil melainkan lebih kepada proses. Modal sosial mengalami pembentukan terus-menerus dan senantiasa mengakumulasi dirinya. Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 Berbeda dengan bentuk modalitas lain, modal sosial tidak akan pernah habis ketika dipakai. Kualitas modal sosial justru akan semakin baik apabila sering dimanfaatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa faktor umum yang mempengaruhi pembentukan modal adalah kebiasaan, kedudukan peranan aktor, pendidikan, kelas sosial ekonomi dan nilai-nilai personal. Modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga Bhandari dan Yasinoubu, 2009. Ketiga hal tersebut, yaitu norma sosial, jaringan sosial dan kepercayaan merupakan indikator atau unsur modal sosial. Ketiganya merupakan hubungan saling berkelindan. Pada prinsipnya, modal sosial berbicara mengenai ikatan atau kohesi sosial. Gagasan sentral modal sosial tentang ikatan sosial adalah bahwa jaringan merupakan aset yang sangat bernilai – dasar bagi kohesi sosial karena mendorong iklim kerja sama untuk memperoleh manfaat Field, 2010. Pada kenyataannya, menggunakan hubungan untuk bekerja sama membantu orang memperbaiki kehidupan mereka Putnam, 2000 19 dan Woolcock, 1998 dalam Field, 2010. Relasi-relasi sosial tersebut dapat diberdayakan sebagai modal untuk mendapat bukan hanya keuntungan ekonomi tetapi juga manfaat sosial Usman, 2018. Pertanyaannya kemudian, seperti yang diajukan oleh usman 2018 adalah bagaimana orang mendayagunakan relasi-relasi sosial sehingga menjadi sumber daya yang dapat dinvestasikan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau manfaat sosial? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, adalah dengan menelisik efek atau dampak dari relasi-relasi sosial Pertama, relasi sosial memfasilitasi aliran informasi tentang berbagai macam kebutuhan lingkungan. Penguasaan informasi memiliki peran penting dalam memprediksi kebutuhan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat… Kedua, relasi sosial berkorelasi positif dengan pengaruh yang mampu menjadi kekuatan memobilisasi dukungan... Ketiga, relasi sosial adalah media menanamkan dan menebarkan trust sehingga orang dapat mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Keempat, relasi sosial adalah media mempertegas identitas sehingga orang mudah mengembangkan hubungan yang saling menghargai. Hubungan saling menghargai tersbeut menciptakan kondisi kondusif untuk berbagi kepentingan dan sumber daya. Hubungan semacam ini bukan hanya memberikan rasa aman tetapi juga memberi jaminan keberlangsungan kegiatan. Koput, 2010 4-6 dalam Usman, 2018 5. Mendefinisikan Modal Sosial Norma, Jaringan dan Kepercayaan sebagai Elemen Inti Istilah modal sosial sejatinya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik yang bernilai berdasarkan kebajikan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 tindakan kolektif berdasarkan kebajikan dari partisipasi sosial, kepercayan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu Ritzer, 2004. Menurut Portes 1998 modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur-struktur sosial lain. Sedangkan menurut Woolcock 1998 modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada dalam komunitas. Ia mengacu pada proses-proses antar orang yang membangun jejaring, norma-norma, dan social trust, dan memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian Lang & Hornburg 1998 berpendapat bahwa modal sosial umumnya merujuk pada ketersediaan rasa saling percaya di dalam masyarakat stocks of sosial trust, norma-norma, dan jejaring yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Coleman 1989 melihat modal sosial sebagai keseluruhan sesuatu yang diarahkan atau diciptakan untuk memudahkan tindakan individu dalam struktur sosialnya. Sementara itu Putnam mengatakan, sedangkan modal fisik mengacu kepada objek-objek fisik dan modal manusia mengacu kepada properti individu, modal sosial merujuk kepada hubungan antara individu, jaringan sosial dan norma-norma timbal balik serta kepercayaan yang timbul dari mereka 2000 19. Baik Coleman dan Putnam sama-sama mengakui bahwa modal sosial dapat bertambah maupun berkurang dari waktu ke waktu Field, 2010. Sama halnya Coleman dan Putnam, Fukuyama 2002 menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki potensi modal sosial – sejauh mana ia dimanfaatkan berkenaan dengan radius kepercayaan. Keragaman analisis konsep modal sosial dari beberapa tokoh dapat dipetakan sebagai berikut Tabel 1. Pemetaan Modal Sosial Menurut Bourdieu, Coleman, Putnam, modal sosial adalah aset individual aktor, kemudian berkembang menjadi aset kelompok. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah aset kelompok yang dimanfaatkan oleh individu aktor Menurut Bourdieu, Coleman dan Putnam, kedekatan hubungan sangat vital dalam mengidentifikasi modal sosial. Kedekatan hubungan melembagakan trust norma dan hubungan saling menguntungkan. Mereka berfokus kepada bonding social capital. Menurut Fukuyama, kedekatan hubungan tidak terlalu dominan karena bisa dihubungkan oleh aktor-aktor tertentu sebagai jembatan sekaligus pengarah dan selanjutnya melembagakan linking social capital. Menurut Bourdieu, Coleman, Putnam, modal sosial berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan dapat memberi dukungan individual aktor atau kelompok mencapai berbagai tujuan dan memenuhi kepentingan. Sumber Usman, 2018 Haridison 2013 berkesimpulan bahwa pandangan beberapa ahli tentang konsepsi modal sosial adalah 1 sekumpulan sumberdaya aktual dan potensial; 2 entitasnya terdiri-dari atas Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 beberapa aspek dari struktur sosial, dan entitasentitas tersebut memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut; 3 asosiasi-asosiasi yang bersifat horisontal; 3 kemampuan aktor untuk menjamin manfaat; 4 informasi; 5 norma-norma; 6 nilai-nilai; 7 resiprositas; 8 kerjasama; 9 jejaring. Sementara itu Coleman 2011 berpendapat bahwa terdapat 6 bentuk modal sosial kewajiban dan ekspektasi, saluran informasi, norma dan sanksi efektif, relasi wewenang, organisasi sosial yang disesuaikan, organisasi yang disengaja. Terkait hal tersebut, Haridison 2013 menjelaskan Pertama, Kewajiban dan Ekspektasi. Jika A melakukan sesuatu untuk B dan percaya bahwa B akan membalasnya pada masa depan, hal ini menciptakan ekspektasi di pihak A dan kewajiban di pihak B untuk memelihara kewajiban tersebut… Kedua, Saluran Informasi. Potensi informasi yang melekat pada relasi-relasi sosial. Informasi penting untuk mendasari tindakan, tetapi akuisisi informasi merugikan. Informasi sekurang-kurangnya memerlukan perhatian, yang selalu cepat diberikan. Alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah penggunaan relasi sosial yang dipertahankan untuk tujuan lain… Ketiga, Norma dan Sanksi Efektif. Norma-norma preskriptif yang merupakan bentuk modal sosial sangat penting dalam kolektivitas adalah norma yang membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektivitas… Keempat, Relasi Wewenang. Jika pelaku A mengalihkan hak kendali beberapa tindakan kepada pelaku lain, B, maka B menyediakan modal sosial dalam bentuk hak kendali tersebut… Kelima, Organisasi Sosial yang Dapat Disesuaikan. Organisasi yang didirikan untuk satu rangkaian tujuan juga dapat membantu tujuan lainnya… Keenam. Organisasi yang Disengaja. Penggunaan konsep modal sosial tergantung pada keberadaan hasil sampingan aktivitas yang diikutsertakan untuk tujuan lain… 2013 35. Di sisi lain, modal sosial memiliki dua dimensi yaitu dimensi kognitif kultural dan dimensi struktural Bain dan Hicks dikutip Krishna dan Shradder dalam Syahra, 2003. Dimensi kognitif berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerja sama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Dimensi struktural merupakan susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemaparan mengenai definisi, perdebatan, dimensi dan bentuk modal sosial mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa pada dasarnya modal sosial memiliki tiga unsur penting yaitu nilai norma, jaringan dan kepercayaan. Unsur yang pertama yaitu norma-norma sosial social norms. Secara umum norma merupakan nilai yang bersifat kongkret. Diciptakan untuk menjadi panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Terkait hal ini, Putnam 2000 menjelaskan bahwa nilai-nilai terkandung di dalam suatu jaringan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi nilai-nilai menjadi penting sebagai pengikat atau perekat – kohesifitas – mempersatukan dalam menjalin hubungan. Menurut Fukuyama SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 Pada umumnya norma yang terbentuk secara spontan cenderung bersifat informal, dalam arti tidak dituliskan dan diumumkan. Selain merentangkan norma-norma sosial, mulai dari norma sosial hierarkis hingga norma spontan, kita juga dapat merentangkan norma lainnya hasil pilihan rasional, serta norma turun menurun dan arasional. 2005 179. Fukuyama 2005 menjelaskan lebih lanjut, bahwa akan terbentuk 4 macam norma dengan 4 sifat yang berbeda spontan-arasional alami teratur sendiri, spontan rasional tertata sukarela, hierarkis-arasional keagamaan dan hierarkis-rasional politis. Nilai dan norma merupakan pra kondisi – pondasi yang melandasi timbulnya kepercayaan Fukuyama, 2002. Norma-norma informa ini tidak akan lenyap dan akan tetap di kemudian hari Fukuyama, 2005 230. Norma-norma ini pada gilirannya akan menciptakan kebajikan sosial Social Virtues Beberapa rangkaian kebajikan individu yang bersifat sosial di antaranya adalah kejujuran, keterandalan, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain, kekompakkan dan sense of duty terhadap orang lain... Modal sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma yang berlaku, dan dalam konteksnya termanifestasikan dalam kebajikan-kebajikan sosial umum – kesetiaan, kejujuran, kekompakkan dan dependability. Fukuyama, 2002 65. Unsur modal sosial selanjutnya adalah jaringan sosial. Definisi jaringan sebagai unsur modal sosial adalah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar Fukuyama, 2005 245. Pertukaran informasi yang diwadahi oleh jaringan untuk berinteraksi akhirnya berkontribusi memunculkan kepercayaan di antara mereka Fukuyama, 2002. Jaringan sosial dapat terbentuk karena adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama yang kemudian melandasi lahirnya kerja sama. Namun demikian, kerja sama sosial tidak serta merta muncul begitu saja. Hal tersebut dapat dimunculkan dengan menciptakan identitas bersama, pertukaran moral dan pengulangan interaksi. Fukuyama menjelaskan Orang cenderung ceroboh menggunakan istilah asas timbal balik reciprocity atau pengorbanan timbal balik reciprocal altruism. Istilah tersebut dianggap sama dengan istilah tukar-menukar di pasar market exchange, padahal tidak demikian. Di pasar, barang-barang ditukarkan serentak. Pembeli dan penjual mengikuti perkembangan nilai tukar dengan cermat. Sedangkan menyangkut pengorbanan timbal balik, pertukaran bisa terjadi pada waktu yang berbeda. Pihak yang yang satu memberikan manfaat tanpa mengharapkan balasan langsung, dan tidak mengharapkan imbalan yang sepadan. Fukuyama, 2005 212-213. Dari pemaparan tersebut, terdapat penekanan pada waktu perolehan manfaat atau imbalan yang diterima di kedua belah pihak. Pertukaran pasar terjadi secara serentak dengan memprioritaskan pada perolehan manfaat yang paling tidak setimpal di antara keduanya. Sementara asas timbal balik sama sekali tidak demikian. Prinsip seperti inilah yang merefleksikan kualitas modal sosial yang baik. Terkait dengan pengulangan interaksi, sebagaimana dimaksud oleh Fukuyama Orang yang punya reputasi culas akan dihindari, sedangkan orang jujur cenderung mau bekerja sama dengan orang lain yang jujur pula. Karena masa lampau tidak sepenuhnya dapat dipakai sebagai patokan untuk memperkirakan masa depan, selalu ada kemungkinan bahwa orang yang Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 mau bekerja sama hari ini mengkhianati saya esok. Namun kemampuan yang kecil sekalipun untuk membedakan mana orang yang mau bekerja sama dan mana yang tidak tetap dapat memberikan manfaat yang cukup besar pada kemampuan seseorang untuk membangun hubungan kerjasama. Fukuyama, 2005 209-210. Tabel 2. Pembentukan Jaringan dan Kerja Sama Sosial 1. Adanya nilai dan norma yang dipegang teguh bersama. 2. Terjalin hubungan yang bernuansa kerja sama. 1. Menciptakan identitas bersama 2. Norma timbal balik pertukaran moral antar anggota 3. Pengulangan interaksi Sumber Fathy, 2017 65 Sementara itu, bentuk modal sosial berdasarkan tipe ikatan sosial jaringan sosial dapat dibedakan sebagai berikut a Modal sosial mengikat bonding social capital, berarti ikatan antara orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab dan rukun tetangga. b Modal sosial menjembatani bridging social capital, mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberap orang, seperti teman jauh dan rekan kerja. c Modal sosial menghubungkan linking social capital, menjangkau orang-orang pada situasi berbeda yang sepenuhnya berada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya dari yang tersedia di dalam komunitas. Woolcock, 2001 13-14, dalam Usman, 2018 68. Modal sosial mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas, sedangkan modal sosial menjembatani cenderung menyatukan dari beragam ranah sosial Putnam, 2000. Masing-masing bentuk tersebut mampu menyatukan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing anggota. Modal sosial yang mengikat adalah perekat dan memperkuat identitas spesifik Putnam, 2000. Modal sosial menjembatani merupakan hubungan-hubungan yang menjembatani lebih baik dalam menghubungkan aset eksternal dan bagi persebaran informasi dan dapat membangun identitas dan timbal balik lebih luas Putnam, 2000. Putnam 2000 dalam Asrori 2014 dijelaskan Bridging ditandai oleh hubungan sosial yang bersifat terbuka inklusif, para anggotanya mempunyai latar belakang yang heterogen. Orientasi kelompok ini lebih ditekankan upaya-upaya bersama dalam mencari jawaban atas permasalahan bersama, serta mempunyai cara pandangan keluar outward looking. Sedangkan bonding yaitu kapital sosial bersifat eksklusif, keanggotannya biasanya didasarkan atas berbagai kesamaan, seperti kesamaan suku, etnis dan agama, hubungan antar individu bersifat tertutup, lebih mengutamakan solidaritas dan kepentingan kelompok. h. 761. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 Gambar 1. Bonding, Bridging dan Linking Social Capital Sumber Dalam pembahasan Putnam, dapat disimpulkan bahwa jaringan dan kerja sama tidak dapat dipisahkan. Bonding social capital berperan dalam menciptakan identitas bersama yang kuat. Hal ini penting sebagai salah satu syarat menumbuhkan kerja sama internal kelompok. Dalam proses pembentukan jaringan, menumbuhkan iklim kerja sama adalah syarat lain selain nilai dan norma bersama Fukuyama, 2005. Bridging social capital pada gilirannya berperan penting bagi kelompok untuk menciptakan perluasan kerja sama terhadap kelompok lain. Mengembangkan jaringan-jaringan sosial yang didasarkan pada norma-norma bersama dan iklim kerja sama akan membuat modal sosial berkembang. Jaringan sosial, bagaimanapun memfasilitasi sekumpulan orang yang diikat oleh norma-norma bersama dan saling berhubungan timbal-balik reciprocity. Unsur modal sosial yang ketiga adalah kepercayaan. Menurut Fukuyama 2002, kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal sosial. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipertukarkan dengan berlandaskan norma-norma bersama demi kepentingan orang banyak. Kepercayaan menyangkut hubungan timbal balik. Bila masing-masing pihak memiliki pengharapan yang sama-sama dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka tingkat kepercayaan yang tinggi akan terwujud. Modal Sosial dan Inklusi Sosial Tidak dapat dipungkiri jika masyarakat Indonesia belum dikatakan sepenuhnya sejahtera. Kesenjangan dan ketimpangan masih menjadi permasalahan baik di perkotaan maupun perdesaan. Polarisasi yang kian mencolok di masyarakat menandakan bahwa masyarakat Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 Indonesia ada yang tereksklusi secara sosial. Konsep eksklusi sosial sebenarnya tertuju pada melemahnya kapasitas masyarakat. Hal demikian ditandai pula dengan lemahnya tingkat partisipasi, aksesibilitas dan kebebasan masyarakat. Eksklusi sosial merupakan proses dan juga outcome, individu atau kelompok terpisah dari hubungan sosial yang lebih luas – ditandai dengan tidak berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat seperti konsumsi, menabung, produksi, politik dan aktifitas sosial lainnya Sirovatka dan Meres, 2008. Silver 1995 melihat eksklusi sosial dalam tiga sudut pandang solidaritas; spesialisasi dan monopoli. Paradigma solidaritas melihat melemahnya ikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Paradigma spesialisasi melihat bahwa eksklusi sosial adalah konsekuensi dari spesialisasi yang terjadi di masyarakat. Paradigma monopoli melihat eksklusi sebagai akibat dari monopoli kelompok – menyorot dominasi suatu kelompok terhadap kelompok tertentu. Kondisi melemahnya ikatan sosial sebagaimana dimaksud berarti menandakan melemahnya modal sosial. Dengan melemahnya ikatan sosial, dapat dipastikan bahwa kerja sama sosial akan terhambat. Implikasi dari kerja sama sosial yang terhambat adalah sulit mengembangkan modal sosial. Untuk itulah, diperlukan upaya dalam menumbuhkan lingkungan yang inklusif. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif sangat dibutuhkan modal sosial. Modal sosial benar-benar mempengaruhi inklusi sosial, kualitas hidup individu, dan penguatan kapasitas secara personal, pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang demorkatis dan kohesi sosial pada tingkatan makro level Sirovatka dan Mares, 2008. Menurut Sirovatka dan Mares 2008, keterkaitan antara dimensi modal sosial dengan inklusi sosial adalah sebagai berikut Tabel 3. Dimensi Modal Sosial dan Inklusi/Eksklusi Sosial Inklusi Sosial Partisipasi Ekonomi - Pasar tenaga kerja pengangguran atau tidak - Konsumsi deprivasi material - Didukung oleh jaringan informal keluarga, tetangga dan teman - Didukung oleh jaringan formal asosiasi, sektor sipil - Efek inklusif dari norma bersama dan iklim kepercayaan Sosial - tidak berpartisipasi dalam jaringan informal - tidak berpartisipasi dalam masyarakat sipil jaringan sukarela formal - tidak memiliki akses ke lembaga - tidak menghargai norma, moral perilaku Politik/sipil - tidak melibatkan proses politik - tidak masuk dalam keanggotaan partai politik serta aktifitasnya Sumber Sirovatka dan Mares, 2008 535 SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 Kajian Modal Sosial Dalam konteks pembangunan nasional, telah dilakukan banyak kajian yang melihat peran modal sosial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di antaranya yaitu dilakukan oleh Haridison 2013 yang melihat peran modal sosial dalam pembangunan. Hasil kajian tersebut merupakan kajian literatur yang melihat konsep modal sosial yang diterapkan dalam beberapa aspek pembangunan politik, manusia dan ekonomi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai negara, determinan utamanya adalah kerdilnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Sama halnya Haridison, Syahra 2003 menyimpulkan bahwa ketika modal sosial diaplikasikan dengan baik maka kontribusi terpenting pengembangan modal sosial adalah terciptanya kelompok masyarakat yang mandiri dan mampu mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat, maka modal sosial masih sangat digemari para akademisi maupun praktisi sebagai kerangka teoritis untuk melahirkan strategi-strategi pemberdayaan. Hasil penelitian Balady 2018 melihat modal sosial dalam pemberdayaan komunitas. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komunitas masyarakat tertentu memiliki berbagai bentuk modal sosial yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan mereka ketika modal sosial tersebut melebur dalam program PLBHK. Lebih jauh, modal sosial di antaranya mampu mengembangkan ekonomi Lembaga Keuangan Mikro LKM, Sila, 2010 dan Pedagang Kaki Lima PKL Utomo, 2015. Modal sosial juga hadir sebagai solusi pengentasan kemiskinan Rumah Tangga Miskin RTM Kamarani, 2012. Lebih dari itu, modal sosial juga berguna bagi pemberdayaan ekonomi perempuan Puspitasari, 2012 dan pemberdayaan komunitas perempuan majelis taklim Asrori, 2014. Terakhir, penelitian modal sosial yang berhasil ditemukan ternyata berpengaruh bagi perilaku pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah UMKM Thobias et al, 2013. Bukan hanya itu, modal sosial ternyata memiliki peran dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang baik bagi ojek pangkalan Fathy, 2017. Di sisi lain, keterkaitan modal sosial dengan isu lingkungan khususnya masalah persampahan, misalnya dilakukan dalam penelitian Syahli dan Sekarningrum 2017. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan pengelolaan sampah berbasis modal sosial masyarakat. Modal sosial merupakan kekuatan sosial masyarakat dalam mencapai tujuan bersama dalam hal ini menciptakan kawasan bebas sampah. Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 Modal sosial sebagai sebuah kerangka teoritis seyogianya dapat diadopsi dalam beragam aspek kehidupan masyarakat. Pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan merupakan contoh bagaimana sebuah modalitas yang bertumpu pada pendayagunaan relasi sosial diaplikasikan. Dapat dibuktikan berdasarkan hasil kajian-kajian terdahulu bahwa setiap masyarakat dalam arti luas memiliki potensi modal sosial yang apabila dikembangkan akan memberikan manfaat bagi kemudahan, baik dalam memperoleh keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial. Kemiskinan dan Eksklusi Sosial Kita dihadapkan kepada kemiskinan sebagai masalah yang salah satunya disebabkan justru oleh agenda pembangunan yang kurang inklusif. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang sangat kompleks. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, multi dimensional. Oleh karena kompleksitasnya maka kemiskinan berkaitan erat dengan eksklusi sosial. Eksklusi Sosial merupakan konsep yang dipopulerkan oleh Lenoir 1974, berhubungan dengan fenomena marjinalisasi yang terjadi pada kelompok masyarakat dalam kehidupan bangsa Prancis Syahra, 2010. Eksklusi sosial merupakan proses dan juga outcome, individu atau kelompok terpisah dari hubungan sosial yang lebih luas – ditandai dengan tidak berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat seperti konsumsi, menabung, produksi, politik dan aktifitas sosial lainnya Sirovatka dan Meres, 2008. Konsep ekslusi sosial menjadi paradigma baru dalam melihat fenomena kemiskinan dengan lebih komprehensif. Sementara kemiskinan hanya melihat deprivasi ekonomi, maka keunggulan konsep eksklusi sosial adalah melihat deprivasi dari berbagai aspek. Dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa kemiskinan itu sendiri adalah multidimensi, maka menggunakan konsep eksklusi sosial menjadi pilihan bijak. Silver 1995 melihat eksklusi sosial dalam tiga sudut pandang solidaritas; spesialisasi dan monopoli. Paradigma solidaritas melihat melemahnya ikatan sosial antar individu dalam masyarakat. Paradigma spesialisasi melihat bahwa eksklusi sosial adalah konsekuensi dari spesialisasi yang terjadi di masyarakat. Paradigma monopoli melihat eksklusi sebagai akibat dari monopoli kelompok – menyorot dominasi suatu kelompok terhadap kelompok tertentu. Pembangunan Inklusif Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs merupakan agenda global sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals MDGs. Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas pada pokoknya berisi beberapa tujuan untuk mengubah bumi menjadi tempat yang lebih baik bagi manusia. Beberapa tujuan tersebut tertuang dalam “17 SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 Goals to Transform Our World” yaitu No Poverty, Zero Hunger, Good health and Well-Being, Quality Education, Gender Equality, Clean Water and Sanitation, Affordable and Clean Energy, Decent Work and Economic Growth, Industry, Innovation and Infrastructure, Reduced Inequalities, Sustainable Cities and Communities. Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, Life on Land, Peace, Justice and Strong Institutions and Partnerships for the Goals Dalam tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip inklusifitas misalnya dalam beberapa tujuan berikut 1 Goal ke-8 yaitu bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua; 2 Goal ke-9 yaitu bertujuan membangun infrastuktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; 3 Goal ke-10 yaitu bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; dan 4 Goal ke-16 yaitu bertujuan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Berhubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas 2017 telah menetapkan arah kebijakan dan strategi perkotaan di Indonesia yang diantaranya dinilai mencerminkan prinsip inklusifitas yakni sebagai berikut Warsilah, 2018 1 Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan; 2 Membangun kota yang aman, nyaman dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan; dan 3 Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional. Inklusi sosial pada dasarnya menunjukkan keadaan sebuah lingkungan yang mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang tanpa terkecuali sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Warsilah, 2018. Lingkungan yang inklusif menurut Lenoir 1974 dalam Warsilah 2018 adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka dan menyenangkan serta merangkul semua perbedaan. Inklusifitas kemudian dijadikan sebagai paradigma di dalam pembangunan – pembangunan inklusif, yaitu sebuah pendekatan pembangunan sosial yang secara luas menganalisa suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat, atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi dengan cara mendukung keberlanjutan umat manusia dan ekologis Warsilah, 2018. Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 Pembangunan inklusif sangat condong mendekati kerangka sosial demokratik dan mencakup masalah kesejahteraan dalam kaitannya untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan Prasetyantoko, Bahagijo dan Budiantoro, 2012. Pembangunan inklusif mensyaratkan peran aktif masyarakat, baik melalui sistem demorkasi perwakilan maupun demorkasi langsung seperti bentuk-bentuk mekanisme yang partisipatif. Pembangunan inklusif mendukung peran aktif masyarakat sipil dan mengandalkan suara dan reformasi dari bawah Prasetyantoko, 2012. Paradigma pembangunan inklusif memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan bentuk paradigma pembangunan lainnya seperti dijelaskan dalam tabel berikut Tabel 4. Perbedaan Pembangunan Inklusif dengan Strategi atau Pendekatan Lain Strategi Mengatasi Kemikinan dan Ketimpangan Sumber Prasetyantoko, 2012 Modal Sosial dalam Kebijakan dan Pembangunan Berdasarkan kajian literatur terbatas yang disebutkan di atas, jelas bahwa modal sosial adalah aset yang bermanfaat bagi masyarakat. Modal sosial dapat berkolaborasi dengan kebijakan publik – bisa dijadikan sebagai pendekatan atau paradigma dalam merumuskan kebijakan. Dalam International Policy fellowship, Edi Suharto menawarkan strategi kebijakan publik yang dapat dirancang guna mempengaruhi tumbuh-kembangnya modal sosial, yaitu sebagai berikut 1 Memperkuat kepercayan sosial melalui model integrasi dan relasi di dalam dan di luar lembaga pemerintahan. Proses yang mampu mengatasi konflik berdasarkan win-win solution, desentralisasi dalam pengambilan keputusan. 2 Menumbuhkembangkan nilai bersama melalui kurikulum pendidikan, hukum dan kebijakan keteraturan, identitas bersama sebagai satu bangsa, peraturan yang mempromosikan nilai sosial positif seperti HAM. 3 Mengembangkah kohesifitas dan altruisme melalui pengurangan pajak bagi perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan sosial atau tanggung jawab sosial, registrasi dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan kedermawanan sosial. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 4 Memperluas partisipasi lokal melalui pendanaan proyek-proyek kemasyarakatan, dukungan bagi program community development, inisiatif-inisiatif yang memperkuat keluarga. 5 Menciptakan jaringan dan kolaborasi melalui kolaborasi antar lembaga pemerintah dan antar lembaga pemerintah LSM serta lembaga usaha, dukungan terhadap organisasi-organisasi sukarela untuk membangun jaringan dan aliansi. 6 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses atta pemerintahan yang baik, melalui kampanye agar terlibat dalam pemilihan secara demokratis, konsultasi dan advokasi kebijakan bagi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan implementasinya, sosialisasi konsep mengenai masyarakat yang aktif, penyediaan sarana informasi pemerintah yang dapat diakses secara luas oleh masayarakat. Terdapat bukti yang terus berkembang bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk pertumbuhan, keadilan, dan pengentasan kemiskinan Grootaert, 1996. Berbagai asosiasi dan institusi menyediakan suatu kerangka kerja informal untuk berbagi informasi sharing information, mongkoordinasikan aktivitas-aktivitas coordinating activities, dan membuat keputusan-keputusan bersama making collective decision Grootaert, 1996. Terkait hal tersebut, Haridison 2013 menjelaskan 1Sharing information Institusi-institusi formal dan informal dapat membantu mencegah kegagalan pasar terkait dengan ketidakcukupan dan ketidaktepatan informasi. 2 Coordinating activities. Perilaku yang tidak terkoordinasi atau petualangan yang dilakukan oleh para agen ekonomi, dapat pula menyebabkan kegagalan pasar. Merujuk pada pengalaman proyek-proyek, tampaknya perilaku dimaksud muncul sebagai akibat kurangnya kekuatan institusi sosial baik formal maupun informal dalam rangka mengatur kesepakatan secara adil. 3 Making collective decisions. Pembuatan keputusan bersama adalah kondisi yang diperlukan bagi penyediaan barang-barang publik dan pengelolaan eksternalitas pasar. Tidak berbeda dengan pemerintah, asosiasi-asosiasi lokal dan yang bersifat sukarela pun tidak selalu efektif dalam memaksimalkan kemampuan untuk membuat keputusan – keputusan bersama. Dalam konteks ini, asosiasi – asosiasi tersebut tidak semata-mata tergantung dari bagaimana mereka mengatasi persoalan informationsharing, tetapi juga pada derajat keadilan yang tersedia. Institusi – institusi lokal umumnya lebih efektif dalam memperkuat kesepakatan bersama dan tindakan kerja sama bilamana aset-aset didistribusikan secara relatif adil dan keuntungan dapat dibagi secara merata. Dengan demikian pada aras lokal, efisiensi dan keadilan berjalan seiring. 2013 36. Sementara itu, Edi Suharto menybutkan beberapa manfaat bagi kebijakan publik yang difokuskan pada pengembangan modal sosial meningkatnya partisipasi masyarakat, menguatnya demokratisasi, menguatnya tindakan kolektif bersama, menguatnya identitas bersama, menurunnya tingkat kejahatan, korupsi dan alienasi, meningkatnya hubungan dan jaringan antar sektor, terjadinya tukar menukar gagasan dan nilai di dalam pluralitas, rendahnya biaya transaksi, menguatnya kemampuan akses masyarakat dalam Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 mengelola sumber daya yang tersedia di skitar mereka. Studi-studi terdahulu, dalam laporan Syahra 2003 menunjukkan bahwa modal sosial berperan alam setiap aspek pembangunan politik, ekonomi, manusia dan budaya. Hal ini dikarenakan, modal sosial menekankan pada pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan antar sesama. Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Mengacu kepada definisi dari Wirutomo 2012, komunitas diartikan sebagai satuan masyarakat yang relatif kecil, memiliki hubungan dan keterikatan yang relatif kuat, dan memiliki kepentingan bersama berdasarkan kesadaran sosial. Selain itu, komunitas memiliki beberapa bentuk yang lebih dikhususkan seperti basis primordial, okupasional, spasial dan interest ketertarikan Wirutomo, 2012. Menurut Osborn dan Gaebler dalam Wirutomo, 2012, komunitas lebih mampu melihat potensi yang dimiliki oleh setiap pribadi anggotanya dibandingkan dengan organisasi profesional yang sering hanya mengedepankan aspek kelemahan saja. Berbagai macam komunitas informal di era modern ini, tidak akan hilang keberadaannya dikarenakan potensi-potensi modal sosial mereka. Sejauh yang diyakini oleh Fukuyama 2002, ketika komunitas-komunitas ini memiliki potensi modal sosial adalah tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya dengan cara mereproduksi norma-norma informal bersama, mempererat hubungan ke dalam dan memperluas hubungan ke luar serta menjaga kepercayaan dan melebarkan radius penularannya ke luar komunitas mereka. Pada gilirannya, modal sosial sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ditandai dengan kegiatan-kegiatan peningkatan akses pada informasi, partisipasi, penguatan kapasitas organisasi lokal dan serta merta bersifat inklusif Usman, 2018. Sementara itu, baik di perdesaan maupun perkotaan, bentuk pemberdayaan yang dianggap sesuai ialah pemberdayaan berbasis komunitas community based empowerment. Dengan kata lain, harus tumbuh kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang ditandai dengan iklim kerja sama yang baik. Beberapa prinsip dalam pemberdayaan berbasis komunitas adalah sebagai berikut 1 Pembangunan bukan sekedar menghasilkan materi; 2 Pemberdayaan berbasis komunitas artinya menjadikan semua jenis komunitas sebagai unit partisipatif pembangunan – locus/tempat pemberdayaan masyarakat; 3 Mencakup semua strata sosial; 4 Mengidentifikasi smeua potensi yang terkandung dalam sebuah komunitas dan siap bermitra dengannya; 5 Tidak diimplementasikan melalui proyek-proyek sesaat; 6 Dilakukan melalui penularan atas keberhasilan yang sudah ada di komunitas lain; 7 Diikuti dengan pembagian resource; dan 8 Harus menuju masyarakat yang inklusif – semua harus memperoleh hak SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, beribadah, berekreasi dan lain-lain Wirutomo, 2012 34-37. Semangat modernisasi yang dipenetrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan memang memberikan peningkatan efektifitas dan efisiensi. Namun demikian hal tersebut tidak boleh dipaksakan begitu saja terhadap komunitas-komunitas sebagaimana dimaksud, mengingat keberagaman komunitas dengan keunikannya sendiri. Oleh sebab itu, mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan jangan sampai membunuh potensi komunitas. Namun faktanya, yang terjadi justru adalah eksklusi sosial yang membuat komunitas sebagai kelompok yang termarjinalkan. Padahal, pemberdayaan komunitas tidak boleh diseragamkan polanya, biarkan komunitas tertentu berkembang dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki Wirutomo, 2012. Oleh karenanya perlu pendekatan pemberdayaan yang tepat dalam rangka mempertahankan identitas komunitas. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus mencakup semua strata sosial Wirutomo, 2012 35. Pemberdayaan harus bersifat “community based empowerment” CBE, sebab pada dasarnya masyarakat beraktifitas dalam berbagai ikatan komunitas seperti kedekatan tempat tinggal, persamaan profesi, agama, suku, hobi ataupun ketertarikan yang masing-masing tumbuh dengan karakteristik berbeda-beda Wirutomo, 2012 34. Dengan kata lain, kebijakan yang dihasilkan harus mengakomodasi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan pemerintah mampu mengidentifikasi potensi dalam setiap jenis komunitas serta mau bermitra dengan semua kekuatan komunitas Wirutomo, 2012. SIMPULAN Modal sosial merupakan alternatif bentuk modalitas yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh baik keuntungan ekonomi maupun manfaat sosial. Akademisi maupun praktisi pun melirik modal sosial sebagai sebuah konsep teoritis yang mampu dipadupadankan dengan skema pembangunan. Lebih jauh, modal sosial memiliki sinergi dengan prinsip-prinsip di dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Pembangunan atau kebijakan yang mengafiliasi modal sosial masyarakat dapat diimplementasikan secara lebih bottom up karena menitikberatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, modal sosial juga erat hubungannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Modal Sosial Konsep, Inklusifitas dan Pemberdayaan Masyarakat SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, Juni 2019 DAFTAR PUSTAKA _______. 2005. Guncangan BesarKodrat Manusia dan Tata Sosial Baru. Penerjemah Masri Maris. Jakarta Gramedia Pustaka Utama. “Eksklusi Sosial Perspektif Baru Untuk Memahami Devripasi dan Kemiskinan”. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Edisi Khusus Tahun 2010. Achmad, Ridha Vivianti Sam. 2014. “Modal Sosial, Dukungan Sosial dan Ketahanan Sosial Keluarga di Daerah Permukiman Marjinal Kota Bogor”. Skripsi. Bogor Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Bogor. Aprillia, Yovita Annisa. Suryaningsih Margareta dan Djumiarti Titik. 2015. “Modal Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni”. Diunduh dari Asrori, Syaifudin. 2014. “Pemberdayaan Perempuan Majlis Taklim Daarunnisa Analisis Kapital Sosial”. Jurnal BIMAS Islam 74. Balady, Ashfin. 2018. “Aktualisasi Modal Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas”. Skripsi. Jogjakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Coleman, James, S. 1989. Social Capital in Creation of Human Capital. University of Chicago Press. Fathy, Rusydan. 2017. “Modal Sosial dan Ketahanan Ekonomi Ojek Pangkalan Salemba”. Skripsi. Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Field, John. 2010. Modal Sosial. Terjemahan Nurhadi. Bantul Kreasi Wacana. Fukuyama, Francis. 2002. Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Terj Rusiani. Jogjakarta Qalam. Grootaert, Christian. 1998, Social Capital “The Missing Link?”, The World Bank Social Development Family, Enviromentally, and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Initiative, Working Paper, No. 3. Haridison, Anyualatha. 2013. “Modal Sosial dalam Pembangunan”. JISPAR FISIP Universitas Palangka Raya, 4. Kamarani, Neng. 2012. “Analisis Modal Sosial Sebagai Salah Satu Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”. Jurnal Manajemen dan Kewirusahawan, 33. Portes, A. 1998. Social Capital Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Review of Sociology. Puspitasari, Dewi Cahya. 2012. “Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi keluarga”. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 12. Putnam, Robert. 2000. Bowling Alone The Collapse and Revival of American Community. New York Simon and Schurster. Ritzer, George. Ed. 2005. Encyclopedia of Social Theory. California Sage Publication. Sila, Muhammad Adlin. 2010. “Lembaga Keuangan Mikro dan Pengentasan Kemiskinan Kasus Lumbung Pitih Nagari di Padang”. Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, 151. Sirovatka Thomas dan Mares Petr. 2008. “Social Exclusion and Forms of Social Capital”. Czech Sociological Review, 44 3. SOSIOGLOBAL Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2019 Suharto, Edi. “Modal Sosial dan Kebijakan Publik. Diunduh dari Syahli, Rio dan Sekarningrum, Bintarsih. 2017. “Pengelolaan Sampah berbasis Modal Sosial”. Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 1 2. Syahra, Rusydi. 2003. “Modal Sosial Konsep dan Aplikasi”. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 5 1 2. Usman, Sunyoto. 2005. Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial. Jogjakarta Pustaka Pelajar. Wirutomo, Paulus. 2012. Sosiologi Untuk Jakarta Menuju Pembangunan Sosial Budaya. Jakarta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta. ... Secara Terminologi, Fathy, 2019a mendefiniskan modal sosial sebagai kemampuan para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur sosial lain Fathy, 2019b modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung dari kuantitas maupun kualitas hubungan yang dapat diciptakan, serta seberapa besar modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di jejaring hubungannya Syahra 2003 concern seluruh pemangku kepentingan. Poin penting lainnya tentu saja bagaimana harmonisasi dan pembagian peran antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai sebuah kesamaan visi dan dalam memformulasikan rancangan implementasi yang konkrit dan adaptif.. ... Dewi Cahyani PuspitasariEksistensi perempuan memiliki peran penting baik pada ranah domestik keluarga dan publik masyarakat. Dalam perannya mengelola keuangan keluarga baik dari hasil nafkah suami maupun kerja produktifnya menjadikan perempuan sadar akan posisinya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Perempuan mampu mendayagunakan sumber ekonomi melalui pemanfaatan stok modal sosial yang dimilikinya berupa jejaring sosial dalam lingkungan sosial untuk mempertahankan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga. Dari pengalaman pendampingan ekonomi perempuan usaha mikro, penulis mencoba mengkonseptualisasikan dalam kerangka fungsi dan peran modal sosial untuk penguatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pilihan saluran penghidupan perempuan dan keluarganya melalui pemanfaatan modal sosial menjadi peluang strategis dan produktif untuk menjaga daya tahan ekonomi Kunci perempuan, modal sosial, ekonomi keluarga. Muhammad SilaThis study explores the advent of microfinance institution that has been an important development in recent years. Through case study on one microfinance institution namely lumbung pitih nagari located in Padang, West Sumatra, Indonesia, this study found that the existence of the micro credit institute has been influenced by several factors such as state regulations. In 1997, the central bank of Indonesia BI carried out regulatory reforms in order to reduce the risk of bank failures. This regulation in fact has weakened the role of microfinance institutions in giving financial services to small-medium enterprises SMEs. However, in the reformation era, many local microfinance institutions emerge as the Ministry of Cooperation and Small-Medium Enterprises has officially given support for the betterment of SMEs through soft loan mechanism. LPN has been one of its kind which is able to run profitably and at the same time to facilitate credit for SMEs in the region. Key words finance and micro credit, lumbung pitih nagari, social capital, D. PutnamVideo-based media spaces are designed to support casual interaction between intimate collaborators. Yet transmitting video is fraught with privacy concerns. Some researchers suggest that the video stream be filtered to mask out potentially sensitive ...Eksklusi Sosial Perspektif Baru Untuk Memahami Devripasi dan "Eksklusi Sosial Perspektif Baru Untuk Memahami Devripasi dan Kemiskinan". Jurnal Masyarakat dan Budaya. Edisi Khusus Tahun Sosial, Dukungan Sosial dan Ketahanan Sosial Keluarga di Daerah Permukiman Marjinal Kota BogorRidha Vivianti AchmadSamAchmad, Ridha Vivianti Sam. 2014. "Modal Sosial, Dukungan Sosial dan Ketahanan Sosial Keluarga di Daerah Permukiman Marjinal Kota Bogor". Skripsi. Bogor Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institute Pertanian Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak HuniYovita AprilliaAnnisaAprillia, Yovita Annisa. Suryaningsih Margareta dan Djumiarti Titik. 2015. "Modal Sosial Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni". Diunduh dari Perempuan Majlis Taklim Daarunnisa Analisis Kapital SosialSyaifudin AsroriAsrori, Syaifudin. 2014. "Pemberdayaan Perempuan Majlis Taklim Daarunnisa Analisis Kapital Sosial". Jurnal BIMAS Islam 74.Aktualisasi Modal Sosial dalam Pemberdayaan KomunitasAshfin BaladyBalady, Ashfin. 2018. "Aktualisasi Modal Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas". Skripsi. Jogjakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat. Karena, harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Baca Juga: 5 Manfaat Hidup Rukun di Masyarakat dan Sekolah. Menerima perbedaan antara suku, agama dan kebudayaan dapat dimulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram dan aman.
Implementasi Bhinneka Tunggal Ika – Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bernegara. Setelah kita fahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Perilaku inklusif. Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa seseorang baik sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang lebih luas. Betapapun besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama tetapi tidak memandang rendah dan menyepelekan kelompok yang lain, masing-masing memiliki peran yang bermakna dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan bersama. B. Mengakomodasi sifat pluralistik Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang terpisah-pisah. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, akan dapat dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling menghormati, mendudukkan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarinya negara-bangsa Indonesia. Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama dalam wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama hidup sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan proses reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini nampak menjadi lemah. C. Tidak mencari menangnya sendiri Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keaneka-ragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan bersama. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. E. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling mencurigai harus dibuang, saling mempercayai harus dikembangkan. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika diterapkan dengan ungkapan “leladi sesamining dumadi, sepi ing pamrih, rame ing gawe.” Artinya eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sesama, bekerja keras tanpa kepentingan pribadi atau golongan. Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika dan mau mengimplementasikan secara tepat dan benar, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh, kokoh dan bersatu selamanya.[] Penulis Soeprapto Ketua LPPKB
. 86mky3a6dv.pages.dev/46986mky3a6dv.pages.dev/10586mky3a6dv.pages.dev/36986mky3a6dv.pages.dev/14186mky3a6dv.pages.dev/27886mky3a6dv.pages.dev/12586mky3a6dv.pages.dev/8086mky3a6dv.pages.dev/426
sebutkan penerapan perilaku inklusif di lingkungan masyarakat